Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Literatur yang membahas secara khusus tentang Pernerlntahan Daerah di Indonesia, menurut pendapat penulis arnat terbatas. Meskipun banyak buku yang telah ditulis oleh para pakar, saijana, kebanyakan dibahas tidak terlalu mendalam dan para penulis Iebih condong mernbahasnya dalam konteks ke dalam hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan di Indonesia. Menyadari kekurangan buku tersebut, sejalan dengan telah dihapuskannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor Z2 Tahun 1999, dan telah lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka amat tepatlah buku ini sebagai bahan kajin bagi pembaca sekalian. Demikian pula pembahasan materi dari Salah satu`sisi hukum pernerintahan daerah, yakni masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup aktual dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.